KETENTUAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021
Oleh: Musthofa Sy.*
A. Pendahuluan
Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sudah dipahami dan dipraktikkan selama ini dengan penghitungan 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jika hari ke-14 (empat belas) ternyata hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk teknisnya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, mengatur secara khusus untuk persidangan secara elektronik, termasuk ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap. Norma putusan berkekuatan hukum tetap untuk putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan secara elektronik, dan untuk putusan pengadilan tingkat banding adalah 14 (empat belas) hari setelah pihak berperkara menerima salinan putusan elektronik. Hari yang dimaksud menggunakan penghitungan hari kerja.
Selengkapnya KLIK DISINI
Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama, Prosedur Berperkara Tingkat Banding, Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, Prosedur Perkara Gugatan Sederhana dan Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan
