PA Namlea Raih Predikat "B" Sertifikat APM
Namlea| www.pa-namlea.go.id
Jumat, 31 Januari 2020 bertempat di Auditorium Bali Bintang Resort Denpasar berlangsung Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI kepada Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama se-Indonesia. Pada kesempatan ini Pengadilan Agama Namlea memperoleh predikat “B” untuk sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterima langsung oleh Bahrul Maji, S.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Namlea. Adapun Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini sendiri adalah mewujudkan performa / kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).
Acara penyerahan Penghargaan Sertifikat APM dirangkai dengan sejumlah kegiatan antara lain sambutan dari Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. kemudian dilanjutkan Launching 2 Aplikasi inovasi baru yaitu Aplikasi Gugatan Mandiri dan Validasi Akta Cerai. Apresiasi dan rasa bangga disampaikan oleh Dirjen Badilag bagi Pengadilan Agama karena menjadi sumbangsih diterimanya penghargaan Agen Pelopor Perubahan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H. Acara di lanjutkan dengan penyerahan penghargaan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 63 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Namlea, penyerahan penghargaan sertifikat WBK kepada 22 Pengadilan Agama dan penyerahan penghargaan kepada 4 orang sebagai agen pelopor perubahan.
Sehubungan dengan diterimanya sertifikat APM ini, Ketua Pengadilan Agama Namlea Bahrul Maji, S.H.I sangat bersyukur dan berterimakasih atas kerja keras dan kekompakan pegawai Pengadilan Agama Namlea sehingga Pengadilan Agama Namlea yang termasuk dalam Pengadilan Agama Baru dapat memperoleh predikat “B” dalam Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020 . “Semoga dengan Predikat yang diraih ini semakin meningkatkan semangat PA Namlea untuk selalu berbenah untuk mewujudkan pelayanan terbaik”tuturnya .(JS)
Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama, Prosedur Berperkara Tingkat Banding, Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, Prosedur Perkara Gugatan Sederhana dan Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan
