intagram       ffbb       twitter       Youtube 

Header Web 2023

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Website ini adalah wujud komitmen kami dalam rangka menunjang keterbukaan informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Buru
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN AGAMA NAMLEA

ASN BER-AKHLAK

Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Namlea
ASN BER-AKHLAK

PROGRAM PRIORITAS DITJEN BADILAG MA RI 2024

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia
PROGRAM PRIORITAS DITJEN BADILAG MA RI 2024

APLIKASI SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini
APLIKASI SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
SIWAS

E-COURT

e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara Online. Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran secara Online, dan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik. e-Filling (Pendaftaran perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara Online) e-Summons (Pemanggilan pihak secara Online)
E-COURT

TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Maklumat New 2023

Ecourt new  Biaya Perkara  SIPP new  Gugatan Mandiri new  Dir.Putusan  New Validasi Akta Cerai  Siwas new  New E Brosur 2023

Zoom panamlea

Prosedur Berperkara 2023 Layanan Informasi 2023 Pojok E Court 2023

 

WBK WBBM 2023

1    2    3    4    5    6

ACO (ACCESS CCTV ONLINE)

   
   

Pembagian Harta Bersama

Oleh: Ang Rijal Amin (CPNS Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A)

Untuk versi PDF Klik Disini


Umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri.[1] Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.[2]

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Maka dapat dipahami tatkala fakta hukum tertentu lantas memicu suatu pertanyaan hukum, apakah kelalaian menjalankan kewajiban suami-istri memengaruhi porsi harta bersama?

Contra Legem

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

KHI, membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.[3] Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.[4] Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.

Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97—yang membagi sama besar porsi harta bersama.

Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan contra legem dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan a quo, istri mendapat ¾ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat ¼ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan judex juris, “Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan….”

Contra legem di atas menerangkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sama besar ternyata tidak berlaku “likulli zaman wa makan”. Kata-kata “demi rasa keadilan” menyiratkan terdapat ketidakcukupan informasi pada aturan normatif yang membagi ½ harta bersama. Atau dalam penjelasan lain, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama dalam ketentuan pasal 97 KHI sesungguhnya mengandaikan Pasal 80 dan 83.

Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan No. 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.


[1] “….pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan….” Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

[2] Sekalipun tergolong hukum privat, ciri khas hukum keluarga terletak pada sifatnya yang memaksa, di mana, akibat hukum dari perikatan berupa perkawinan berada di luar kewenangan para pihak. Lihat, Wahyono Darmabrata, “Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan (Februari, 1996), hlm. 16.

[3] Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2).

[4] Lihat Ibid Pasal 80 ayat (4) huruf a, b, dan c.

  • Waka PTA Jambi 2024
  • Dirjen Badilag 2024
  • Ramdhan 1445H
  • HUT PTA 40
  • Isra Miraj 1445H 2024
  • SEK PTA new 2024

GALERI VIDEO

   
   

Video Selengkapnya »»»


  • icon Prosedur Berperkara
  • icon Prosedur Bantuan Hukum
  • icon Prosedur Informasi
  • icon Pengaduan

Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama:

sippabcProsedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama, Prosedur Berperkara Tingkat Banding, Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, Prosedur Perkara Gugatan Sederhana dan Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan

Selengkapnya


APLIKASI PENDUKUNG


PENGISIAN SURVEI ONLINE

Survei Online 2023 Survei OnlineIKM 2023 IPK 2023

 


HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

  • Hak Perempuan Anak A
  • Hak Perempuan Anak B
  • Baca Selengkapnya >>> KLIK pada Gambar
  • Baca Selengkapnya >>> KLIK pada Gambar

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 & DIPA 04

LRA Februari 2024   LRA Februari 2024 1   LRA Februari 2024 2


STATISTIK PERKARA

  • Statistik perkara Feb 2024

LOKASI KANTOR

Hubungi Kami

 Pengadilan Agama Namlea

  Jln. Adam Pattisahusiwa

Telp: 0913-2327225

 WhatsApp: 0813-1708-5780

Kantor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Website: www.pa-namlea.go.id

Ikuti Medsos Kami:  Instagram

 Facebook  Twitter  Youtube

Pengadilan Agama Namlea © 2022 💫HR7