Namlea, Rabu 3 Februari 2021. Tim dari PTA Ambon yang terdiri dari Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Saiful Alamsyah, S.Ag.,SH.,MH.,MM didampingi staf IT Pengadilan Tinggi Agama Ambon Joko Siswanto, A.Md melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu 3 Februari 2021. Maksud kedatangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta Staf IT ini yakni dalam rangka Monitoring dan Pengawasan serta pengenalan Aplikasi Petikan Salinan Putusan (Petasan) yang merupakan inovasi dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk diterapkan di Pengadilan Agama Namlea. Monitoring dan Pengawasan berlangsung pukul 15.00 WIT bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Namlea yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural, staf serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Dalam paparannya, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyampaikan arahan terkait kesiapan Pengadilan Agama Namlea dalam menghadapi Zona Integritas Tahun 2021, persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk usul Penilaian Zona Integritas Pengadilan Agama Namlea menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Peradilan Agama nomor 323/DJA/HM.00/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 serta materi tentang Sakip. Dalam kesempatan yang sama beliau juga mengistruksikan agar website menjadi perhatian penting untuk selalu dilakukan update karena ini merupakan informasi publik yang menjadi pintu akses informasi bagi masyarakat
Kegiatan Monitoring dan Pengawasan ini berakhir pukul 17.00 WIT dan ditutup dengan foto bersama . Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan masukan, pedoman dan motivasi bagi Pengadilan Agama Namlea dalam melaksanakan Tugas.
(Afif, Tim Redaksi PA Namlea)
Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama, Prosedur Berperkara Tingkat Banding, Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, Prosedur Perkara Gugatan Sederhana dan Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan
