PA Namlea Sukses Gelar Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Serta PNS
Kamis, 16 April 2020 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Namlea berlangsung acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan Hakim Pratama yang dirangkaikan dengan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Namlea. Acara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Bahrul Maji, S.H.I dan dimulai pada pukul 10.00 WT serta dihadiri oleh para pegawai dan honorer.
Prosesi Acara kali ini sedikit berdeda karena menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi Virus Covid-19. Semua yang hadir di ruangan diwajibkan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker. Acara pertama dimulai dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pratama. Hakim yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu M. Mirwan Rahmani, S.H.I selanjutnya acara dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan CPNS menjadi PNS. Adapun CPNS yang diambil sumpahnya yaitu :
1. Ashar, S.H (Analis Perkara Peradilan)
2. Joko Siswanto (Pengelola Sistem dan Jaringan)
Meskipun ditengah masa pandemi Virus COVID-19, Keseluruhan acara tetap berjalan dengan Khidmad dan lancar tanpa mengurangi kewaspadaan dalam aspek kebersihan dan keamanan dalam pencegahan penyebaran Virus COVID-19 dengan tetap memperhatikan Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional serta Jabatan Pimpinan Tinggi dan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1283/Dja/Kp04.6/4/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama.
Sebelum acara ditutup, Ketua Pengadilan Agama Namlea Bahrul Maji, S.H.I memberikan ucapan selamat serta memberi pesan kepada Hakim dan CPNS yang baru dilantik dan diambil sumpah untuk selalu menjaga Moral dan Akhlak. ‘Selamat Kepada Pak Hakim dan CPNS semoga bisa menjalankan kewajiban dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab”. Semoga segala perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan selalu diridoi oleh Allah SWT.pungkasnya. (JS)
Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama, Prosedur Berperkara Tingkat Banding, Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, Prosedur Perkara Gugatan Sederhana dan Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan
